Ayu Arman | 2018-03-29 08:34

Sekali layar terkembang, pantang biduk surut ke pantai.

Sekali telah berjuang, pantang menyerah

 Memperjuangkan tanah kelahiran menjadi kota bestari

Pada mulanya adalah  akar. Akar yang tumbuh dari batang dan dedaunan. Ia menyembul dari tanah, menjalar ke atas, merayap pada dataran, seoalah-olah membentuk sebuah stalagmit, memagari kawasan tepian pantai, yang kemudian dijadikan tempat persinggahaan sekaligus penanda bagi para nelayan, bahwa mereka telah sampai pada sebuah tanjung pantai barat Sulawesi.

 

Penghuni pesisir tanjung ini umumnya menamai daerah itu dengan Vova Sanggayu, yang dalam bahasa Kaili, salah satu suku yang mendiami pulau itu, adalah sebatang pohon bakau. Pohon yang memberikan keteduhan bagi siapa saja yang melintasi lautan lepas Sulawesi Barat..

Sejak dahulu, wilayah ini terkenal dengan tanahnya yang subur. Daratannya dipenuhi oleh aneka pepohonan yang melimpah ruah; cengkeh,  kelapa, kayu hitam—sejenis pohon eboni—,kakao,  kopi, berbagai tanaman liar, dan juga habitus sapi yang berkeliaran di mana-mana.

 

Pepohonan memang tumbuh ditakdirkan untuk membahagiakan penghuni bumi. Ia adalah pembentuk ruang paling dasar. Akar dan tanah adalah lantai. Batang adalah tiang. Ranting dan daun adalah  atap. Ia menjadi bagian tak terlupakan dalam keberlangsungan kehidupan semua orang di bumi.  Sehingga pepohonan sering dijadikan sebagai lambang kehidupan. Pohon Beringin dipilih sebagai lambang Persatuan Indonesia, sila ketiga Pancasila. Pohon kalpataru, pohon kehidupan, dijadikan simbol penghargaan bagi pahlawan pelestarian lingkungan hidup.

Nama kota-kota di Indonesia juga  banyak yang berasal dari ciri khas pepohonan. Seperti Semarang (pohon asam yang ditanam jarang-jarang), Bogor yang identik dengan pohon kenari.  Sejumlah kawasan di jakarta juga nama-nama daeranya mengambil ciri khas dari sebuah pohon. Seperti sunda kelapa dari  nama pohon cocus nucifera, kawasan menteng dari nama pohon becceurea recemosa, cempaka putih dari pohon michelia alba), karet (ficus elastica), kemang (mangifera caecea), kelapa gading (cocos capitata). Begitu pula dengan sejarah kota Pasangkayu ini yang mengambil symbol “Vova Sanggayu” sebagai asal-usul kotanya.

 

Vova Sanggayu mulanya hutan lebat dengan layar perbukitan yang tidak begitu tinggi menjadi latarbelakangnya. Luas wilayahnya mencapai 3.043,75 Km2. Dan, tanjung merupakan perkampungan pertama yang dihuni oleh puluhan warga, yang tinggal di rumah-rumah papan berpanggung, di pinggiran pantai dan di bawah pepohonan kelapa. Umumnya rumah tinggal mereka berpindah-pindah. Sehingga jarak antara satu rumah dengan rumah lainnya pun berjauhan.

 

Berkebun, berternak, dan berlayar adalah aktivitas hari-hari penduduk yang mendiami daerah ini. Aktivitas mereka hanya terjadi pada siang hari. Sebab, bila malam tiba,  daerah ini seraut mati, tak ada kehidupan. Gelap. Sunyi-sepi. Hanya suara-suara binatang luar yang menunjukkan gerak aktivitasnya.

 

Selain menjadi tempat persinggahan, daerah ini pun menjadi salah satu tujuan para saudagar dari berbagai pulau. Mereka mencari hasil kopra, cengkeh, kakoa dan kayu eboni dari para penduduk.  Para pedatang itu umumnya tak semua bisa menyebut daerah “Vova sanggayu” dengan baik. Sehingga penyebutan kata “Vova sanggayu”  itu pun bergeser menjadi pasangkayu.

Meski memiliki tanah yang subur dan menjadi persinggahan, namun berpuluh-puluh tahun, pasca Kemerdekaan hingga pemerintahaan orde baru berakhir, gerak pembangunan di daerah ini tidak ada yang berarti. Tidak ada infrastuktur jalan, transportasi, apalagi aksesbilitas komunikasi.

 

Satu-satunya jalur transportasi dari kampung ke kampung lainnya hanya bisa ditempuh melalui laut dengan perahu-perahu kecil. Sementara transportasi daratnya hanya terbuat dari gerobak sapi, yang biasa digunakan untuk mengangkut hasil panen mereka. Sehingga daerah ini berada dalam keterisolasian.

 

Padahal jauh sebelum Kemerdekaan, Sulawesi—yang dikenal dengan pulau kemaritimanan—ini telah melahirkan kerajaan-kerajaan besar dengan memiliki bandar niaganya. Di wilayah selatan dan tenggara, terwakili oleh jejak Kerajaan Makassar, Bone, Luwu, dan Buton. Di bagian barat terwakili oleh Kerajaan Mandar Balanipa dan di utara diwakili oleh Kerajaan Manado (mencakup Minahasa dan sekitarnya).

 

Hadirnya bandar niaga di pesisir Sulawesi itu merupakan muara mobilitas manusia dan muara distribusi hasil bumi wilayah pedalaman melalui sungai dan laut sebagai infrastrukturnya dan itu bukti kejayaan masa lalu bumi Celebes ini.

 

Sementara Vova Sanggayu yang terletak di sebelat Barat Sulawesi ini  merupakan bagian dari kerajaan Pitu Ba’ba Binanga yang berada di tujuh muara sungai atau di wilayah pantai.. Kerajaan-kerajaan inilah yang mewariskan berbagai nilai -nilai budaya yang menjadi pemandu atau rujukan dalam kehidupan politik, sosial dan kemasyarakatan kala itu. Ketujuh kerajaan itu juga menjadi sumber inspirasi dan rujukan bagi pemerintahan Belanda dalam membentuk struktur pemerintahan Afdelling. Yaitu Onder Afdeling Majene beribukota Majene; Onder Afdeling Mamuju beribukota Mamuju, Onder Afdeling Polewali beribukota Polewali; Onder Afdeling Mamasa beribukota Mamasa. Dan Pasangkayu merupakan bagian dari Onder Afdeling Mamuju.

 

Ketika Bung Karno memikikkan kemerdekaan Indonesia 1945, bumi Sulawesi ini belum dapat menikmati hasil perjuangannya yang telah beratus tahun diperjuangkan: Kemerdekaan. Sebab saat itu Belanda masih menguasainya dan menjadikan Sulawesi menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS).

 

5 tahun setelah kemerdekaan, Sulawesi baru tergabung dalam kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1950, dan pemerintah mengeluarkan UU Nomor 21 Tahun 1950, yang menjadi dasar hukum berdirinya Provinsi Administratif Sulawesi dengan ibukota Makassar sebagai pusat pemerintahannya, dan Afdeling Mandar kemudian dimekarkan menjadi tiga kabupaten, yakni: bekas onder afdeling Mamuju menjadi Kabupaten Mamuju; bekas onder afdeling Majene menjadi Kabupaten Majene, dan  bekas onder afdeling Polewali dan bekas onder afdeling Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mamasa.

 

Sayangnya, bergabungnya Sulawesi dalam kesatuan Republik Indonesia ternyata tidak menjadikan daerah ini menjadi lebih baik. Tetapi konflik baru pun bermunculan.  Sebab usai Bung Karno-Hatta membentuk sistem pemerintahaan demokrasi, banyak golongan yang tidak menyetujui sistem dan kebijakaan pemerintahaannya sehingga lahirlah pemberontakan-pemberontakan diberbagai daerah.

 

Salah satu pemberontakan paling besar yang pernah terjadi di tanah air adalah DI/TII (Daarul Islam/Tentara Islam Indonesia) yang dipimpin oleh Sekar Marijan Kartosuwiryo, yang bertujuan ingin menjadikan Indonesia yang saat itu baru saja diproklmasikan kemerdekaannya sebagai Negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar Negara. Gerakan ini kemudian menyebar ke berbagai daerah termasuk Sulawesi.

 

Di Sulawesi, gerakan ini diprakasai oleh Kahar Muzakar—komandan Persiapan Tentara Republik Indonesia-Sulawesi dan merupakan orang Bugis Makassar pertama–yang mulanya menuntut agar Kesatuan Gerilya Sulawesi dan kesatuan gerilya lainnya dimasukkan dalam satu brigade yang disebut Brigade Hasanuddin di bawah pimpinannya. Namun, tuntutan itu ditolak oleh pemerintah pusat karena banyak diantara mereka yang tidak memenuhi syarat untuk dinas militer dan Kahar pun tidak terpilih menjadi pemimpin pasukan tersebut.

 

Kahar Muzakar pun kecewa. Ia kemudian beserta para pengikutnya melarikan diri ke hutan dengan membawa persenjataan lengkap dan mengadakan pengacauan di daerah-daerah Sulawesi Selatan, termasuk daerah Pasangkayu, dan  mengubah nama pasukannya menjadi Tentara Islam Indonesia dan memproklamirkan Sulawesi Selatan menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia, bagian dari DI/TII Kartosuwiryo.

 

Pemberontakan itu berlangsung selama kurang lebih 15 tahun. Sehingga puluhan tahun, pasca kemerdekaan, daerah-daerah bagian Sulawesi Selatan, termasuk Pasangkayu, masih berada dalam keadaan konflik–darurat perang. Karena Gerombolan DII/TII melakukan penyerangan bahkan membumihanguskan perkampungan penduduk, termasuk wilayah Pasangkayu.

 

Sehingga rakyat yang tinggal di wilayah bagian selatan Sulawesi, termasuk Mamuju, Pasangkayu dan lainnya, dievakuasi besar-besaran dengan menggunakan kapal laut milik TNI ke pare-pare, dan ibukota Mamuju juga dipindahkan ke Cappa—ujung pare-pare—sebagai srategi pertahanan menghadapi pemberontakan di DII/TII.

 

Selain evakuasi penduduk ke pare-pare, sebagian penduduknya juga memilih bermigrasi ke Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan dan beberapa daerah yang dianggap paling aman. Keadaan itulah yang menjadikan salah satu faktor daerah Pasangkayu, dan daerah-daerah lain di bagian Sulawesi Selatan mengalami ketertinggalan pembanguan dan praktis terisolasi dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah Provinsi Sulawesi: Makassar..

 

Pada tahun1964, akhirnya pasukan siliwangi di bawah komando solihin berhasil memburu Kahar Muzakar dan sisa sisa DI/DII. Patroli Siliwangi dari Battalion Kujang berhasil menembak mati Kahar pada tahun 1965.

 

Berita kematian Kahar Muzakar kemudian tersiar, dan wilayah Kabupaten Mamuju kemudian dinyatakan aman, sehingga Kabupaten mamuju didatangi kembali oleh para penduduknya yang telah meniggalkan kampong halamannya bertahun-tahun. Pada saat itulah pembanguan di kabupaten di Mamuju baru mula dicanakangkan kembali dari titik nol pasca pebumihangsan yang dilakukan dii/TII di wilayah ini.

 

Namun, selama dalam suasana politik dan pemerintahaan local yang mencekam itu, muncullah gerakan pemuda dengan mahasuswa-mahasiswa yang merupakan gelombang pertama orang-orang yang mulai memasuki perguruan tinggi di Makassar yang melahirkan gagasan-gagasan yang lebih focus kearah kesadaran baru untuk bangkit dan mendeksak pemerintahan agar membagi Sulawasi menjadi Selatan Tenggara beribukota Makassar dan Propinsi Sulawesi Utara Tengah beribukta Manado.

 

Perjuangan itu pun berhasil. Pemerintah pusat kemudian mengesahkan gagasan membagi Sulawesi menjadi dua propinsi: Selatan Tenggara-Selatan dan Utara Tengah, sesuai UU nomor 47 tahun 1960.

 

4 tahun setelah itu, melalui UU Nomor 13 Tahun 1964, pemerintah membentuk propinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara, yang dipisahkan dari propinsi Sulawesi Utara-Tengah. Juga membentuk propinsi Sulawesi Tenggara dan propinsi Sulawesi Selatan, yang dipisahkan dari  propinsi Sulawesi Selatan-Tenggara.

 

Dan, Pasangkayu merupakan salah satu kecamatan dari Kabupaten Mamuju, propinsi Sulawesi Selatan, yang membawahi lima desa; desa Pasangkayu, desa Bambalamotu, desa Bambaira, desa Baras, dan desa Sarudu. Dari sinilah awal gerak perjalanan Pasangkayu dimulai,dalam lintasan waktu yang terus berubah.

 

Sayangnya, saat dibawah kekuasaan orde baru (1967-1998), Pasangkayu—daerah bagian utara Kabupaten Mamuju—tidak banyak mengalami perubahaan. Ia tetap menjadi daerah yang termarginalkan. Tidak ada pembangunan infrastuktur yang berarti. Aksesbilitas menuju kota Kabupaten Mamuju dan propinsi Makassar pun ditempuh dengan waktu berhari-hari karena ketiadaan jalan yang memadai. Padahal daerah ini memiliki potensi sumber daya alam-pangan yang melimpah ruah. Seperti yang telah disebutkan dalam peta Belanda bahwa pusat kekayaan daerah Mamuju terletak di wilayah ujung utara Mamuju–Pasangkayu.

 

Pasangkayu mulai terbuka setelah lengsernya Orde baru–Presiden Soeharto—pada tahun 1998. Turunnya Soeharto telah mempengaruhi suasana politik dan kehidupan masyarakat. Di kampus-kampus, jalan-jalan, para mahasiswa dan pemuda-pemuda menuntut perombakan sosial politik dalam kepemerintahaan. Sejumlah provinsi pun menuntut pemekaran dan pembentukan daerah otonom. Sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang otonomi daerah.

 

Melihat suasana seperti itu, para tokoh desa dan anak-anak muda Pasangkayu pun tergerak memperjuangkan tanah kelahirannya. Mereka menuntut agar Pasangkayu memekarkan diri dari Kabupaten Mamuju menjadi kabupaten tersendiri. Sebab dalam jangka waktu cukup lama, daerah ini menjadi salah satu daerah yang paling terisolir atau ‘terlupakan’ dari pembangunan propinsi Sulawesi Selatan.

 

Pemekaran adalah jalan satu-satunya untuk mendekatkan sebuah perubahaan pembangunan. Pemekaran adalah jalan satu-satunya untuk mendekatkan pelayanan pemerintah daerah pada masyarakat Pasangkayu yang sudah kian tahun lamannya hidup masih dalam “penjara” keterisolasian. Adalah Yaumil RM Ambo Djiwa, yang saat itu menjabat sebagai kepala desa Sarudu, yang memprakasai dan menggagas ide pemekaran Pasangkayu.

Dan untuk mewujudkan idenya itu, ia tidak sendiri. Ia bersama adiknya, Ir. H. Agus Ambo Djiwo, sebagai pengonsep dan penggerak dari gagasannya itu, yang kemudian menggalang suara dari elemen masyarakat untuk memperjuangkan pemekaran tanah kelahirannya, dengan membentuk  Komite Aksi Pembentukan Kabupaten Pasangkayu (KAPKP) sebagai wadah lokomotif perjuangannya membentuk Kabupaten otonom.

 

Perjuangan Komite Aksi Pembentukan Kabupaten Pasangkayu (KAPKP) yang diketuai oleh Agus Ambo Djiwa, saat itu tidaklah mudah menyakinkan kepada Kabupaten induk—Kabupaten Mamuju—dan masyarakat Pasangkayu. Mereka menolak gagasan pemekaran Pasangkayu. Sehingga proses memerjuangkan Pasangkayu menjadi kabupaten otonom saat itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Juga tenaga dan dana yang besar.

 

Dua tahun tujuh bulan delapan hari. Itulah masa  perjuangan KAPKP dalam memperjuangkan pemekran Pasangkayu, yang akhirnya tidak sia-sia.  Pada tanggal 18 April 2003, Pasangkayu akhirnya resmi menjadi kabupaten otonom, yang sekaligus dipatok sebagai hari jadi dalam menapaki diri menjadi Kabupaten Mamuju Utara hingga saat ini.

 

Kini, sejarah telah mencatat bahwa kedua pemimpin—Yaumil RM Ambo Djiwa dan Ir. Agus Ambo Djiwa—inilah pencetus dan pembuka gerbang perubahaan di Pasangkayu.   Perlahan namun pasti, kini stigma Pasangkayu telah berubah, dari daerah yang sunyi dan titik tak berarti, menjadi salah satu pusat pangan dan industri kelapa sawit di bumi Celebes ini. *

 

Foto : Dewi Nurcahyani dan Muhidin M Dahlan.