Suami Babak Belur karena Sosialisasi UU KDRT

“Coba, kau pukul sudah! Kau pukul, nanti saya lapor kau ke Mama Bupati dan polisi.”

 

***

Gender. Ketika kata ini saya lontarkan pada ibu-ibu Raja Ampat, tak ada satu pun mereka yang mengerti.

“Ibu-ibu, Mama mau tanya. Apakah ibu pernah dengar atau tahu tentang Gender?” tanya saya suatu ketika di salah satu acara ibu PKK di sebuah kampung.

“Ah, kita tahu Mama. Itu daun gender yang biasa kami masak untuk sayuran ikan itu to. Itu enak sekali, Mama Bupati.”

“Jawaban ibu-ibu benar!” kataku sambil menahan tawa ketika mendengar jawaban mereka, ”daun gender memang enak untuk sayur kuah campuran ikan. Tapi kali ini gendernya bukan semacam daun untuk sayuran, Ibu. Tapi ini gendernya semacam pisau, yang bisa untuk membedah atau membuka kebiasaan salah atau jelek, yang biasanya terjadi pada hubungan dalam keluarga suami istri atau hubungan antara laki-laki dan perempuan.”

“Ah, itu gender apakah? Kita orang baru dengar barang itu?” tanya salah satu ibu PKK, menunggu penjelasan saya selanjutnya.

“Sebelum Mama jawab, apakah ibu-ibu tahu tugas wajib seorang perempuan atau istri?”

“Tahu…..,” jawab mereka serentak.

“Apa? Tolong sebutkan satu persatu!”

“Perempuan itu pelengkap laki-laki.”

“Tugas perempuan itu mengandung, melahirkan anak, mendidik anak.”

“Tugas perempuan itu melayani suami.”

Ya. Satu persatu jawaban mereka seperti anggapan masyarakat pada umumnya bahwa pekerjaan perempuan berurusan dengan kasur, dapur, sumur. Kasur artinya perempuan yang sudah menikah harus melayani suaminya. Dan jika istri menolak atau melawan, suami boleh memukul istrinya.

Dapur artinya kaum perempuan baik yang sudah maupun yang belum menikah harus bisa memasak. Sumur artinya semua perempuan harus terampil mencuci, baik mencuci pakaian maupun mencuci perabot dapur.

“Ibu-ibu, melayani suami, menyenangkan suami itu perbuatan baik dan mulia. Pandai memasak dan mencintai kebersihan seperti menyapu, mencuci baju, dan melakukan pekerjaan rumah lainnya juga sangat baik. Tetapi pekerjaan—kasur, dapur dan sumur—itu juga bisa dilakukan laki-laki. Bukan hanya pekerjaan perempuan saja. Sebab itu bukan suatu pekerjaan yang dibawa sejak manusia lahir, melainkan dibentuk dan dikembangkan masyarakat atas perbedaan kondisi biologis laki laki dan perempuan. Inilah yang disebut gender,” kata saya menjelaskan.

Lebih jauh saya menjelaskan bahwa gender berbeda dengan kenis kelamin. Jenis kelamin adalah kondisi biologis yang dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan, dengan karakteristik dan fungsi khususnya masing-masing serta dibawa manusia sejak lahir. Pada laki-laki dikaruniai alat reproduksi/kelamin yang berisi sperma dan berfungsi untuk membuahi. Adapun pada perempuan dikaruniai alat reproduksi/kelamin yang dapat memungkinkan perempuan hamil dan melahirkan serta menyusui.

Jelas sudah, dalam hal kerja, seberat, serumit, dan sekompleks apa pun pekerjaan yang bisa dilakukan oleh laki-laki selagi tidak berkaitan dengan kodrat laki-laki maupun perempuan, maka kerja itu juga dapat dilakukan seorang perempuan. Seperti dari segi sifat misalnya, perempuan juga diberi kesempatan dan kepercayaan untuk dapat menjadi pemimpin dalam kehidupan bermasyarakat karena perempuan juga dapat berpikir jernih dan rasional serta mampu mengenyampingkan perasaan emosional seperti layaknya yang terdapat pada laki-laki.

Dari segi peran, tidak sepenuhnya perempuan semata perannya hanya mengurus anak dan rumah tangga, sementara laki-laki tidak mau tahu sama sekali. Adalah benar urusan mencari nafkah adalah tanggung jawab laki-laki, namun tak sedikit juga perempuan yang bekerja baik di instansi pemerintah maun swasta, bahkan pada perusahaan-perusahaan swasta tertentu ada yang lebih dominan karyawan perempuan jika dibandingkan dengan keberadaan karyawan laki-laki. Dari segi posisi, dalam proses pengambilan keputusan, baik di rumah maupun di tempat kerja, partisispasi perempuan juga turut menentukan dan perempuan bukan sekadar pelengkap.

Saya tahu bahwa memahamkan atau mensosialisasikan gender ini pada masyarakat Papua tidaklah gampang. Apalagi kita tahu bahwa budaya kita ini masih sangat patriarki—budaya yang lebih menguntungkan dan memenangkan kaum laki-laki. Dalam budaya Papua, laki-laki lebih mendapatkan hak istimewa ketimbang perempuan. Bahkan banyak sekali nilai-nilai adat Papua yang merugikan perempuan. Sehingga bukan rahasia lagi jika kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Papua sangat tinggi. Oleh karena itu, kampanye penyadaran gender saya lakukan secara terus-menerus meski harus perlahan-lahan.

Meski medan yang berat, saya tidak pernah lelah untuk berkeliling di ke empat pulau besar yang menjadi pusat hunian dan aktivitas masyarakat, yakni Pulau Waigeao, Pulau Batanta, Pulau Salawati, dan Pulau Misool. Ditambah lagi pulau-pulau kecil lainnya. Tapi sebagai ibu utama dari seluruh perempuan di Raja Ampat, saya mesti melakukan proses pencerahan dan menanamkan nilai-nilai emansipasi ini di jantung keluarga, agar ibu-ibu menyadari hak-haknya sebagai manusia, sebagai perempuan, dan sebagai istri.

Saya tidak akan pernah lupa ketika saya turun ke kampung Warsambit di pulau Waegeo, saat pertama kali menyosialisasikan Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang KDRT. Saya katakan kepada mereka bahwa jika ibu-ibu melihat suami-istri bertengkar dan suami memukul, apalagi suami dalam keadaan mabuk, ibu-ibu bisa melaporkan tindakan itu kepada saya, mama bupati, atau langsung ke polisi. Karena tindakan memukul, menendang, menampar, memaki kata-kata kasar itu disebut tindakan kekerasan. Nah, yang disebut kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam Iingkup rumah tangga.

Oleh karena itu, jika ibu-ibu melihat atau mengalami sendiri, silakan lapor ke polisi. Sebab itu merupakan pelanggaran dan suami bisa dapat hukuman.

Tiga hari usia acara sosialisasi, tiba-tiba Kapolsek Raja Ampat menelpon saya pada tengah malam.

“Selamat malam, Mama!” sapanya di tengah malam. “Saya dari kepolisian Raja Ampat ada perlu dengan Mama sebentar. Bisakah Mama datang ke kantor kepolisian?”

Seketika jantung saya berdetak kencang karena sungguh takut berurusan dengan kepolisian. “Aih, ada apa ini? Tidak bisakah bapak yang datang ke rumah?” ucap saya meminta polisi yang datang ke rumah.

“Maaf, Mama, tidak bisa. Ini urusan penting,” ucapnya di balik telepon.

Mendengar kata “Ini penting!” saya deg-degan. Tetapi karena saya merasa tidak berbuat kesalahan, akhirnya saya malam itu juga meluncur ke kantor Kapolsek Raja Ampat. Dan sesampai sana, puji Tuhan, saya melihat ibu-ibu dari kampung Warsambit juga berkumpul di sana.

“Ibu, ada apa malam-malam di sini?” tanya saya heran. Namun, sebelum dijawab oleh ibu-ibu itu, seorang polisi sudah membawa masuk seorang laki-laki ke ruangan kepolisian.

“Ada apa bapak ini?” tanya saya segera.

“Begini, Mama, para ibu Warsambit tadi datang ke sini karena melaporkan dan membawa bapak A (sebut saja namanya itu) dengan wajah babak-belur. Tangannya patah karena dikeroyok ibu-ibu itu. Karena si Bapak A sudah memukul dan menendang istrinya yang sedang hamil besar hingga pingsan. Sekarang istrinya sedang ada di Rumah Sakit Marinda.”

Mendengar keterangan polisi itu sungguh saya geram, marah. Juga senang karena ibu-ibu ternyata mendengarkan apa yang telah saya sampaikan sebelumnya. Tetapi saya menjadi tertawa ketika polisi memberikan penjelasan bahwa keberanian ibu-ibu melakukan pengeroyokan pada bapak A itu lantaran perintah Mama Bupati, bukan karena Undang-undang itu.

“Mama, mereka bilang katanya, kata Mama, kita boleh melaporkan dan melawan suami kita jika suami kita memukul,” ucap polisi menjelaskan.

“Iya, bapak. Tiga hari lalu kami dari tim pemberdayaan melakukan sosiasali gender dan UU KDRT. Saya katakan kepada mereka bahwa itu bukan perintah saya melaikan sudah ada dalam UU KDRT untuk melaporkan pada polisi atau pada saya jika ada suami melukukan kekerasan. Dan kasus bapak A ini adalah hasil dari sosialisasi tersebut,” ucap saya menjelaskan.

Akhirnya, saya menemui si bapak A yang sedang kesakitan di dalam ruangan sel di kantor polisi.

“Benar kau pukul istrimu yang sedang hamil?”

“Iya Mama Bupati. Saya ada minum sedikit. Saya mabuk Mama.”

“Kamu mau minta maaf sama istri kah?”

“Iya. Mama. Saya mau minta maaf pada sa punya istri, Mama.”

Akhirnya, saya meminta izin polisi untuk membawa si bapak A ke RS Marinda, menemui istrinya yang sedang dirawat. Di sana si bapak A minta maaf dan istrinya pun memaafkan.

KEJADIAN pengeroyokan oleh ibu-ibu satu kampung itu pada si bapak A itu adalah kejadian pertama yang terjadi di Raja Ampat. Sungguh ini sebuah kejadian yang menghentak kesadaran semua orang bahkan instansi pemerintahan bahwa melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga memang tidak boleh dilakukan oleh siapa pun. Media pun ramai melansir berita ini, yang kemudian memberikan pelajaran dan kesadaran kepada seluruh masyarakat Raja Ampat, baik perempuan dan laki-laki, bahwa melakukan kekerasan baik pada istri, anak, dan suami adalah tindakan kriminal, yang pelakunya bisa mendapat hukuman. Dan puji Tuhan, seiring waktu berjalan, kini bapak- bapak sudah mulai mengurangi kekerasan mulai dari tangan, kaki, dan mulut dan mulai menghormati istri mereka. Para ibu juga sudah mulai menyadari hak-haknya sebagai manusia, sebagai perempuan, dan sebagai istri.

Bahkan ibu-ibu sudah memiliki senjata baru jika sang suami mulai bertindak kasar, mereka akan menantang suaminya, “Coba, kau pukul sudah! Kau pukul, nanti saya lapor kau ke Mama Bupati dan polisi.”

 

****Ini adalah salah satu kisah Mama Solomina Sokoy yang sempat ia ceritakan pada saya. Ia adalah seorang perawat yang mendampingi suaminya menjadi bupati  Raja Ampat periode pertama dan kedua. 2005 2015

 

0 Comments

Leave A Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *