Ayu Arman | 2018-02-06 01:52

 

Perang adalah jalan menuju kehancuran dan kematian. Damai adalah jalan menuju kebahagiaan dan masa depan.—Willem Wandik

“Tugas utama yang harus kau dahulukan adalah rekonsiliasi. Kau harus bisa merangkul semua orang, bahkan musuh-musuh politikmu, dalam satu persatuan, dalam satu rahim perdamaian. Hanya dengan jalan damai, kita baru bisa membangun Kabupaten Puncak ini.”

Ucapan itu datang dari Gubernur Propinsi Papua Lukas Enembe kepada kami sesaat setelah dilantik menjadi bupati baru yang memimpin kawasan Puncak. Kami terima mandat itu dengan sepenuh hati. Kami menyadari bahwa tugas kami sebagai seorang pemimpin adalah mula-mula menyelesaikan konflik demi konflik. Memilih menjadi pemimpin berarti memilih untuk mengakrabi konflik dan menyelesaikannya untuk tujuan yang lebih baik.

Usai pelantikan, esoknya, saya langsung menggelar pertemuan. Saya kumpulkan semua perangkat daerah untuk memetakan dan mengidentifikasi solusi dari seluruh persoalan Kabupaten Puncak di salah satu hotel di Jayapura. Meskipun saat itu yang diundang para birokrat, tetapi sebagian besar masyarakat Kabupaten Puncak yang berada di Jayapura turut hadir.

Mereka berteriak ingin mengikuti secara langsung proses pertemuan. “Ini adalah daerah kami, bupati kami, APBD kami. Kami ingin terlibat dalam pertemuan itu.” Apa boleh buat, jadilah pertemuan terbatas itu menjadi pertemuan terbuka untuk seluruh masyarakat Puncak yang berada di Jayapura. Antusias mereka tak bisa saya cegah untuk ikut serta membahas percepatan pembangunan di Puncak.

Dalam rapat terbuka pertama itu, kami menyepakati bahwa tugas pertama kami adalah melakukan resolusi konflik dan mendorong terjadinya perdamaian. Kami harus mampu mengembalikan rasa aman dan menjaga agar suasana kondusif kembali tercipta di Puncak. Hanya dalam suasana damailah pembangunan dan aktivitas masyarakat dapat dimulai. Dalam suasana damailah kami bisa membangun gedung-gedung sekolah. Hanya dalam suasana damai para orang tua akan tenang melepaskan putra-putri mereka menuntut ilmu. Hanya dalam suasana damailah anak-anak kami dapat belajar dengan gembira menjemput masa depan mereka. Perdamaian adalah pondasi dasar bagi pembangunan.

Saya mesti membangun dari awal, dari honai-honai yang menjadi abu setelah perang besar pilkada usai. Saya rasakan betul kepedihan itu dari sorotan mata mama-mama yang kebingungan karena kehilangan tempat tinggal dan persediaan pangan. Pangan dan papan, bukankah itu dua dari tiga kebutuhan pokok inti manusia untuk menyelenggarakan hidup?

Setiap yang kehilangan dengan memanggul kesedihan berlarat datang, saya berupaya merangkul dan membantu mereka semampu saya. Saya katakan kepada mereka: “Jangan bersedih. Kamu punya bapak dan mama sekarang. Bupati ini adalah orang tuamu. Saya adalah orang tuamu. Sebisa mungkin saya akan membantu kalian. Bersabarlah. Semua akan kembali membaik.”

Penderitaan masyarakat itulah yang memompa semangat saya untuk menyelesaikan konflik akibat pilkada dengan segera. Saya kemudian membangun komunikasi antara dua kelompok yang bertikai, tokoh adat, tokoh agama, dan dengan personel TNI/Polri untuk turut berpartisipasi dalam proses rekonsiliasi ini.

Perang suku yang dilakukan dengan menggunakan busur dan panah dalam masyarakat kami—yang sebagian besar masih kuat memegang warisan leluhur—sebenarnya merupakan bagian dari manajemen konflik dari masyarakat adat pedalaman Papua. Jika ada suatu masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah, perang menjadi jalan keluar permasalahan itu. Bahkan, perang suku ini bisa menjadi sarana legitimasi untuk memperoleh status kepemimpinan suku. Seseorang akan bisa dinobatkan menjadi pemimpin suku tatkala ia memiliki keberanian berperang.

Perang suku ini memiliki norma-norma sendiri. Tidak boleh membabi-buta. Ketika perang terjadi, kemudian kedua belah pihak sudah menyepakati adanya korban seimbang. Kesepakatan membayar denda berarti perang itu dinyatakan selesai dan damai. Karena itu, konflik-konflik fisik yang sering muncul di Pegunungan Tengah tidak dapat dilepaskan dari tipe kepemimpinan tradisional suku-suku yang berdomisili di wilayah ini.

Namun, perang suku di Ilaga ini kemudian menjadi masalah ketika disusupi oleh politik pilkada. Selain itu, bertemunya logika demokrasi modern dengan kultur masyarakat pada awalnya sulit disinergikan. Demokrasi modern pada intinya menciptakan saluran konflik melalui mekanisme damai (pemilu), sedangkan kultur masyarakat setempat secara tradisi menggunakan konflik fisik (perang suku) sebagai sarana memperoleh status kepemimpinan. Namun, saya percaya, pelan-pelan, cara konflik fisik itu akan segera ditinggalkan dengan hadirnya pemerintahan daerah di Puncak ini.

Dalam proses rekonsiliasi ini, kami tak bisa lepas dari ritus leluhur masyarakat Pegunungan Tengah. Yakni, membayar denda adat—bayar kepala—dan menyelenggarakan upacara bakar batu. Pemda Puncak bersepakat membuat kebijakan untuk menggunakan anggaran APBD 2013 dan menggunakan dana hibah dari Provinsi Papua untuk membayar denda adat, membayar per kepala setiap korban, membangun honai-honai yang rusak, serta memberi bantuan bahan makanan pada korban. Kebijakan ini merupakan satu-satunya jalan tengah (solusi) untuk segera mempercepat rekonsiliasi konflik saat itu.

Setiap korban yang meninggal mendapatkan santunan dari Pemda sebesar setengah miliar rupiah. Adapun korban luka-luka mendapatkan satu juta rupiah per orang. Dana santunan itu diserahkan langsung kepada keluarga korban. Namun, pembayaran kepala korban saat itu dilakukan bertahap sehingga proses rekonsiliasi secara adat ini menghabiskan energi yang besar dan kesabaran yang relatif panjang. Sejak pecah pada periode 2011-2012, perdamaian baru tercapai pada akhir 2014.

Setiap keluarga korban yang telah mendapatkan santunan bayar kepala kemudian melakukan pesta bakar batu bersama. Pesta bakar batu merupakan tradisi penting bagi suku Dani dan Damal karena dapat menjadi media untuk memperkuat solidaritas kesatuan sosial kelompok. Dalam pesta adat ini dilakukan pembayaran utang, di mana waktu perang mereka datang membantu, di situ mereka potong babi, makan bersama, menyelesaikan utang-piutang, dan kemudian kedua belah pihak berpesta dan menari bersama sebagai simbol mereka kembali bersaudara. Tradisi tersebut juga menjadi momentum terbukanya kembali seluruh wilayah untuk dimasuki pihak-pihak atau kelompok yang bertikai.

Di samping membayar kepala dan pesta bakar batu, menyembuhkan psikologis masyarakat pascakonflik juga sangat penting. Peperangan ini, tanpa disadari, telah menggoreskan luka batin yang teramat dalam. Tindakan kekerasan—dendam, kebencian, ketakutan, permusuhan dan lainnya—bisa mengendap dalam bawah sadar mereka yang sewaktu-waktu bisa meletus dan meluap seperti magma, mengulangi kekerasan yang sama. Oleh karena itu, mesti ada usaha-usaha pencegahan sosial dan membangun pertahanan budaya.

Pengampunan—saling memaafkan satu sama lain khususnya yang saling bertikai—adalah kunci dari rekonsiliasi ini. Rekonsiliasi dapat bersemi bila ada pengampunan dari kedua belah pihak, bila kedua belah pihak bersedia saling menyerap, saling mengampuni, dan saling mengasihi.

Meski kemampuan memaafkan ini tidak mudah, tetapi orang-orang yang memiliki kemampuan memaafkan itu pastilah mereka yang berhati besar, kuat, dan lapang. Kemampuan memaafkan ini tentu bukan monopoli seorang negarawan, pemuka agama, atau kaum intelektual saja. Setiap orang bisa memiliki kemampuan memaafkan.

Kemampuan memaafkan itu sesungguhnya akan memberikan efek positif yang dasyat. Ia tidak hanya obat untuk kesehatan luka batin jiwa kita sendiri, tapi juga menyehatkan luka bangsa secara sosial. Saya memercayai itu. Pemberian maaf serta dibarengi sikap optimis untuk mengubah hidup akan mampu memperbaiki keharmonisan hubungan antarmanusia yang tercerai-berai. Tanpa kemampuan memaafkan itu, jelas, pembangunan di Kabupaten Puncak ini tidak pernah terjadi.

Karena itu, dalam upaya melakukan rekonsiliasi itu, selain melakukan pendekatan kepada kedua tokoh kubu yang berkonflik—Simon Alom dan Elvis Tabuni beserta para pengikutnya—kami juga melakukan pembinaan spiritual melalui gereja. Pihak ruhaniawan di gereja terlibat aktif menyelenggarakan kemah ruhani untuk memperkuat pertahanan budaya bernama rekonsiliasi ini. Para ketua klasis dan pendeta ikut ambil bagian mengupayakan proses perdamaian ini. Mereka memberikan penyadaran dan pencerahan spiritual mengenai ayat-ayat Injil perdamaian.

Melalui kegiatan ini, Pemda Puncak dan para tokoh gereja mengajak semua elemen masyarakat, pemangku kepentingan, PNS, jajaran SKPD, dan DPRD disadarkan bahwa dendam dan saling membenci sudah sepatutnya tidak punya ruang berkembang dalam hati kalau kita mendambakan kehidupan damai dan sejahtera di tanah Puncak ini.

Perang suku tidak akan pernah membawa kemajuan. Perang selalu membawa penderitaan dan kehancuran bagi pihak yang kalah dan (sebenarnya) juga bagi yang menang. Kita sendiri yang rugi besar. Ada banyak korban yang mati secara sia-sia. Rumah dan harta benda hangus terbakar dan pembangunan berjalan mundur.

Mau berapa lama lagi kita dalam ketertinggalan dan kegelapan seperti ini? Ingatlah, jalan peperangan, kekerasan, permusuhan tidak akan memberikan kebahagiaan apa pun dalam hidup warga Puncak. Perang adalah jalan menuju kehancuran dan kematian. Sebaliknya, situasi damai merupakan jalan menuju kebahagiaan dan penghormatan pada segala yang hidup.

Seperti virus, nilai itu terus saya sebarkan sehingga lambat-laun nilai itu menjadi menjelma menjadi kesadaran baru pada sebagian masyarakat Ilaga, Puncak. Saat ini, suku-suku yang mendiami Puncak Ilaga, khususnya suka Dani dan Damal, sudah memiliki kesadaran baru bahwa mereka sesungguhnya bersaudara. Adik-kakak yang sama-sama memiliki tugas untuk menjaga tanah, sungai, dan gunung-gunung di jantung terdalam dan sekaligus tertinggi di bumi Papua. Karena pada dasarnya masyarakat Pegunungan Tengah ini mewarisi ajaran kasih dari para misionaris dan leluhur.”

Itulah nilai-nilai yang diajarkan leluhur kami dan oleh gereja-gereja. Sebab, sesungguhnya tak ada orang yang jahat di dunia ini; yang ada hanyalah mereka yang belum merasakan kebaikan dari orang lain, belum merasakan kebaikan dari sesuatu yang berbeda dari mereka.

Ya, perbedaan itu sering menjadi pemicu konflik yang melahirkan perang. Peperangan di seluruh dunia ini semua berawal dari cara kita menyikapi perbedaan. Padahal, perbedaan tidak lebih hanyalah warna-warni dunia yang menghiasi kehidupan kita. Perbedaan itu hukum alam. Kita hidup dalam keberagaman di mana masing-masing memiliki keindahan dan kekuatan untuk mencipta harmoni hidup bersama. Damai dalam keberagaman.

Selain melakukan pendekatan pada tokoh yang bertikai, tokoh adat, dan tokoh agama (gereja), saya pun membuat peraturan secara tertulis mengenai larangan minuman keras dan membawa panah dan parang di tempat-tempat umum. Instruksi larangan ini kemudian disosialisasikan oleh polres dan gereja. Barangsiapa yang melanggar akan ditangkap dan dimasukkan ke bui.

Larangan ini saya terapkan kepada seluruh masyarakat, seluruh jajaran pemerintahan dan aparatur kepolisian atau militer. Saya tidak pandang dulu, bahkan pada keluarga saya sendiri. Dan itu pernah terjadi. Salah satu saudara dari keluarga saya ditangkap dan dibui lantaran mabuk saat merayakan pesta. Instruksi larangan ini saya lakukan untuk menghindari terjadinya konflik yang disebabkan hal-hal yang sepele.

Setelah berbagai upaya yang kami lakukan itu, tibalah saatnya saat kedua kelompok bertikai bersepakat untuk berdamai. Sungguh, proses rekonsiliasi tersebut bukanlah proses yang mudah. Butuh hampir tiga tahun untuk melalukan pendekatan dan komunikasi melalui berbagai strategi hingga perdamaian akhirnya terwujud pada tahun 2015.

Mereka bersepakat damai secara abadi dengan meletakkan batu sebagai tanda perdamaian. Ikrar perdamaian itu kemudian dirayakan dalam upacara bakar batu bersama di Distrik Ilaga. Masyarakat mengumpulkan hampir 500 ekor babi, puluhan pikul ubi dan sayur-sayuran untuk acara makan pesta damai .

Dalam acara bakar batu itu, saya berpesan dalam pidato saya, “Kita semua sekarang harus hidup damai. Karena tanpa perdamaian, kita tidak mungkin membangun Kabupaten Puncak ini. Perdamaian adalah harta yang paling besar. Dengan damai, infrastruktur—jalan, listrik, rumah—kita baru bisa bangun. Dengan damai, pendidikan kita bangun. Dengan damai, kesehatan kita bangun. Dengan damai, kesejahteraan kita tercapai. Oleh karena itu, di Kabupaten Puncak ini, tidak boleh ada lagi konflik. Tidak ada lagi pertikaian. Tidak boleh lagi ada perang. Kalau sampai ada kejadian yang menyebabkan seseorang terbunuh, siapa yang melakukan pembunuhan itu harus ditangkap dan diselesaikan secara hukum positif. Pemda tidak mau lagi bayar kepala. Pemda akan memproses dengan hukum positif negara.”

Di mana pun pertemuan, saya selalu sampaikan isi pidato itu. Dan puji Tuhan, akhirnya masyarakat Puncak kini tak lagi mengangkat panah dan busurnya hingga saat ini. Kini dan di sini, di tempat pertemuan kedua belah pihak mengikrarkan perdamaian, di dekat sungai perbatasan Gome-Ilaga, kami membangun monumen yang kami beri nama “Tugu Perdamaian”. Dan, di lapangan tempat kami berperang dibangun sebuah gereja.

 

Tugu perdamaian yang dilengkapi dengan lambang Garuda di bagian puncaknya, yang dikelilingi gunung-gunung Puncak ini, menjadi simbol perdamaian masyarakat Puncak Papua, dan akan senantiasa mengingatkan kita semua, bahwa perdamaian harta yang paling mahal di dunia. Saat ada kedamaian dalam lubuk hati tiap orang, akan ada harmoni di rumah. Jika ada harmoni di rumah, akan ada ketertiban dalam negara. Jika ada ketertiban, ada kedamaian di dunia ini. Di saat itulah kita tidak lagi memperhitungkan sekat suku, agama, bangsa, kelas, dan status sosial. Kita dapat bersolidaritas sebagai sesama manusia. Itulah mimpi besar saya, yang pelan-pelan ingin saya wujudkan di tanah Puncak. Damai adalah jalan menuju masyarakat Puncak yang sejahtera. Damai di Puncak.

 

*** Petikan wawancara dengan Bupati Puncak-Papua, Bapak Willem Wandik dalam membangun Kabupaten Puncak-Papua.